Perlu pelatihan untuk anda atau perusahaan anda?

Cari Disini. Atau hubungi kami melalui SMS/CALL/WA: 0819.9793.1188

Training Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa 2016

Hari/Tanggal:
Jum’at – Sabtu / 28 – 29 Oktober 2016

Waktu:
08.30- 17.00 WIB

Tempat:
Hotel Mercure Kota – Jakarta
Jl. Hayam Wuruk No. 123, Jakarta Pusat

“Reformasi Kelembagaan, Pengadaan Barang/Jasa Bebas Intervensi”

Merumuskan Format Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Ideal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 dan Konsultasi Publik Penganti Perprers Nomor 54 tahun 2010

Pengantar:
Tepat sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagai turunan langsung dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diskursus tentang bentuk kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) sontak mengemuka.

Dalam rilis Komisi Pemberantasan Korupsi terkait modus korupsi dari 18 modus hampir 80% adalah modus intervensi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Filterisasi melalui ULP dan LPSE dianggap masih belum maksimal dalam menekan angka tindak korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Ini menunjukkan bahwa posisi ULP di daerah masih sangat lemah. Pelemahan fungsi ULP salah satunya disebabkan karena kelembagaan ULP masih belum mandiri, meski sudah ada beberapa yang permanen. Kemandirian kelembagaan ULP diyakini menjadikan ULP mampu mengelola sumber daya manusia, anggaran, program dan kegiatan tanpa intervensi dan ketergantungan dengan banyak pihak.

Tidak kurang dari 450 pemerintah daerah dibuat gelisah dalam menetapkan bentuk kelembagaan pengadaan barang/jasa. Terlebih lagi bagi daerah-daerah yang baru saja melaksanakan pemilihan kepala daerah, minat untuk segera melakukan perubahan kabinet daerah sangat besar. Bulan oktober ini saja pembahasan bahkan penetapan Peraturan Daerah (Perda) Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) digenjot habis-habisan. Mestinya perubahan organisasi perangkat daerah ini membawa angin segar bagi penguatan fungsi dan peran pengadaan barang/jasa di daerah.

Sementara itu terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tidak dibarengi dengan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Hal inilah yang membuat pemerintah daerah yang kini sedang menggodok Peraturan Daerah (Perda) Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) tidak punya pegangan yang tegas tentang bentuk kelembagaan pengadaan barang/jasa yang paling tepat.

Kuatnya loyalitas sebagian besar pemerintah daerah terhadap Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memposisikan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 menjadi faktor kunci perbaikan fungsi kelembagaan pengadaan barang/jasa didaerah.

Atas dasar inilah kemudian diskusi mencari formulasi kelembagaan pengadaan barang/jasa yang paling tepat menjadi sangat penting dalam rangka menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai fungsi strategis dalam rangka memenuhi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas. Yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Inilah saat yang paling tepat untuk merumuskan kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah didaerah mengingat amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 pemerintah daerah wajib segera menyusun Perda pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Nopember 2016.

Momen besar dari LKPP sebagai Lembaga pembina pengadaan barang/jasa di Indonesia, adalah penyusunan Pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Momen penyusunan Perpres ini adalah momen emas untuk memastikan kedudukan kelembagaan pengadaan barang/jasa secara lebih jelas dan tegas, termasuk untuk menampung masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap pengganti perpres tersebut.

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi lembaga Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) berusaha membuka ruang dan kesempatan seluruh pihak untuk bertukar pikiran dalam merumuskan kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang ideal melalui even Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa Indonesia 2016

Tujuan:

  1. Temu nasional ini diharapkan menjadi salah satu referensi para pihak yang terlibat dalam kebijakan kelembagaan pengadaan barang/jasa di daerah, sehingga dapat memperoleh rujukan dan rumusan jitu menyusun kebijakan kelembagaan pengadaan barang/jasa di daerah.
  2. Selain mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman, sharing ide dan gagasan dalam temu nasional diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang akan dihadapi dalam kerangka penyusunan dan implementasi kebijakan kelembagaan pengadaan barang/jasa di daerah.
  3. Temu nasional ini mencoba menghadirkan berbagai narasumber yang sangat terlibat dan berkepentingan dalam menyusun berbagai peraturan perundang-udangan tentang Organisasi Perangkat Daerah khususnya kelembagaan pengadaan barang/jasa (LKPP, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Kementerian Dalam Negeri, Provinsi, Kabupaten dan Kota dan Lembaga lain), sehingga diharapkan ada titik temu pandangan yang mampu mempertajam penyusunan kebijakan kelembagaan pengadaan barang/jasa.
  4. Yang paling mendasar tentu saja, bahwa temu nasional dapat menghasilkan satu solusi riil terkait regulasi kelembagaan pengadaan barang/jasa di daerah. Diharapkan selepas temu nasional ini masing-masing daerah Kabupaten/Kota segera dapat menyusun, menerbitkan ataupun menyempurnakan peraturan kepala daerah tentang kelembagaan pengadaan barang/jasa.
  5. Diharapkan temu nasional ini dapat menjadi salah satu even terbesar dan pertama dalam rangka konsultasi publik draft Perpres pengganti dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, khususnya pada materi kelembagaan dan pokok-pokok perubahan lainnya menyongsong rencana pemberlakuan Perpres baru pada awal tahun 2017.

Sasaran Audiens/Peserta Aktif:

  1. Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)
  2. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
  3. Bagian Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota
  4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
  5. Bagian Pembangunan Provinsi/Kabupaten/Kota
  6. PPK/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
  7. Akademisi.
  8. Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lainnya.

Jum’at, 28 Oktober 2016

08.30 – 08.00 : Pembukaan
08.40 – 09.00 : Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
09.00 – 09.30 : Laporan dan Sambutan Khalid Mustafa (Ketua Umum Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia)
09.30 – 10.00 : Istirahat
10.00 – 11.30 : Diskusi Panel

  • Harapan dan Tantangan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa di Daerah
    Gubernur Gorontalo
  • Garis Besar Kebijakan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
    Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
  • Urgensi Kelembagaan Permanen dan Berdiri Sendiri, bagi Pemberantasan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa
    Direktur Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

11.30 – 13.30 : Istirahat dan Sholat Jum’at
13.30 – 15.00 : Diskusi Panel

  • Pentingnya Badan Pengadaan bagi Pemerintah Kota
    Walikota Bandung dan Walikota Surabaya
  • Dukungan Pemerintah Kabupaten terhadap Pengelolaan Pengadaan
    Bupati Badung
  • Format Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Keuangan-RI
    Kementrian Keuangan RI
  • Kedudukan Kelembagaan Pengadaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
    Kementrian Dalam Negeri RI

15.00 – 15.30 : Istirahat
15.30 – 17.00 : Lanjut Diskusi Panel


Sabtu, 29 Oktober 2016

09.00 – 10.00 : Diskusi Panel

  • Arah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    Deputi PPSDM LKPP

10.00 – 10.30 : Istirahat
10.00 – 12.00 : Diskusi Panel

  • Peran Strategis Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
    Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI)
  • Pandangan Pengelolaan SDM di Unit Pengelolaan Pengadaan yang Mandiri
    Badan Layanan Pengadaan Prov. DKI Jakarta *)

12.00 – 13.00 : Istirahat
13.00 – 15.00 : Diskusi Panel

  • Konsultasi Publik Perpres pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya
    Direktur Kebijakan Umum LKPP

15.00 – 15.30 : Istirahat
15.30 – 16.45 : Lanjut Diskusi panel
16.45 – 17.00 : Penutupan dan Pembagian Sertifikat Temu Nasional 2016


BIAYA KONTRIBUSI PESERTA:
@ Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
Tidak termasuk akomodasi

@ Rp.4.750.000,- (Empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
Termasuk akomodasi hotel 1 kamar berdua/twin share untuk 4 hari 3 malam

Fasilitas Peserta:

  1. Standar Dokumen Tender Pemerintah (softcopy).
  2. Modul dan Materi Slide (lengkap dengan CD) , Sertifikat Temu Nasional.
  3. Tas dan Alat Tulis.
  4. Fasititas Internet Gratis, Makan Siang, coffee & snack selama 2 dan kegiatan.
  5. Kemeja Eksklusif dan Flashdisk 4 GB.
2016/10/28 | 2 hari | Jakarta | Khalid Mustafa | Rp. 3.750.000