Training Hukum Konstruksi dan Kontrak Konstruksi

Pembangunan industri jasa konstruksi di Indonesia mencapai puncaknya pada periode 1967-1996 atau sampai awal 1997 di mana pada waktu itu Indonesia untuk pertama kali menetapkan Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJP I) yang dijabarkan dalam REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Namun selama kurun waktu 30 tahun tersebut, kontrak-kontrak konstruksi yang dibuat tidak mengacu pada suatu acuan atau landasan hukum yang baku. Satu-satunya acuan yang ada pada waktu itu adalah Syarat-Syarat Umum (AV 41) yang dibuat sebelum Indonesia merdeka. Barulah kemudian pada tahun 1999 keluar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Kedua peraturan inilah yang sekarang harus dipedomani oleh para pelaku usaha jasa konstruksi di Indonesia, baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta/BUMN.

Materi Pelatihan:
Materi Pokok Pelatihan:

  1. Pengantar Hukum Konstruksi
  2. Pengaturan Hukum Konstruksi di Indonesia
  3. Undang-Undang No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi.
  4. Peraturan Pemerintah No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
  5. Bentuk-Bentuk Kontrak Konstruksi
  6. Jenis jaminan dalam Kontrak Konstruksi
  7. Klaim Konstruksi
  8. Penyelesaian Sengketa Konstruksi
  9. Peran konsultan Hukum dalam Kontrak Konstruksi

Instructor:
DR.SUDARYAT PERMANA.SH.MH
Senior Praktisi Hukum Bisnis & Pasar modal

Waktu:
Pukul : 09.00 – 16.00 WIB
Hotel Fave Blok M Melawai, Jakarta selatan